*HPP Gagal Paham, Jabatan Jadi Taruhan

*HPP Gagal Paham, Jabatan Jadi Taruhan*

Saat Disinformasi di Sawah Berujung Mutasi di Kantor 

_________________

# Sutoyo : Penyuluh Pertanian, Pegiat Literasi dan Pemerhati Pemberdayaan Petani

# CybersquadX BPP Bruno

# Bruno Gasspool on Fire

_________________

Beberapa waktu terakhir jagat pertanian ramai oleh kegaduhan soal harga gabah. Keluhan petani tentang harga gabah yang mereka terima di sawah dianggap jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan. Di tengah keluhan itu media sosial menjadi corong utama penyebaran narasi kekecewaan, mulai dari “petani dibohongi” hingga “harga hanya sekadar janji.” Keadaan menjadi semakin panas ketika beberapa pejabat daerah, mulai dari kepala dinas pertanian hingga komandan Kodim diberitakan dimutasi atau bahkan dicopot dari jabatannya. Situasi ini menyiratkan bahwa ketika kebijakan tidak dipahami atau disampaikan dengan benar, maka yang jadi taruhan bukan hanya kepercayaan publik—tetapi juga karier pejabat publik.

Permasalahan mendasar sebenarnya terletak pada pemahaman yang keliru tentang apa itu HPP dan di mana ia berlaku. HPP adalah harga dasar yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan bagi Bulog dalam membeli gabah atau beras. Namun penting dipahami bahwa HPP berlaku di titik serah ke gudang Bulog, bukan di sawah atau tempat petani memanen gabah. Artinya, harga gabah yang dibeli langsung dari sawah memang sewajarnya lebih rendah karena harus dikurangi biaya angkut, ongkos pengeringan, dan penyesuaian mutu. Sayangnya, hal ini jarang tersampaikan secara utuh kepada petani. Maka tidak heran jika banyak dari mereka merasa dipermainkan.

Salah satu akar persoalan yang sering diabaikan adalah jurang komunikasi antara bahasa teknis kebijakan dengan bahasa yang dipahami publik. Ketika dokumen kebijakan menyebut “titik serah,” petani dapat menafsirkan bahwa harga gabah mereka pasti segitu. Ketika kebijakan bicara soal “standar mutu,” petani bisa merasa bahwa gabahnya ditolak tanpa penjelasan. Perbedaan bahasa ini mungkin tampak sepele, namun dampaknya bisa besar. Disinilah letak pentingnya menyusun komunikasi kebijakan dalam format yang membumi—bukan sekadar benar secara hukum, tetapi juga mudah dicerna dan dipercaya oleh masyarakat.

Di tengah arus informasi yang begitu cepat dan kadang tanpa filter, narasi yang salah lebih cepat menyebar dibanding penjelasan yang benar. Media sosial tak jarang memperbesar isu teknis menjadi keresahan publik. Apalagi jika ada celah kosong dalam penjelasan resmi, maka yang mengambil alih ruang itu bukanlah edukasi, melainkan spekulasi. Disitu pula pejabat bisa jadi sasaran. Tidak sedikit kasus mutasi atau pencopotan jabatan terjadi bukan karena kesalahan teknis, tapi karena salah persepsi publik yang tidak segera diluruskan.

Oleh karena itu, langkah paling strategis adalah memperbaiki cara komunikasi kebijakan kepada petani dan masyarakat. Edukasi publik soal HPP dan seluruh mekanismenya harus dilakukan secara masif, terstruktur, dan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter sosial petani. Penyuluh pertanian harus dibekali bukan hanya ilmu teknis, tetapi juga keterampilan komunikasi. Pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama dengan media lokal dan komunitas desa untuk menjembatani kebijakan dan pemahaman rakyat. Bahkan, dalam situasi tertentu, komunikasi krisis perlu menjadi keterampilan wajib bagi pejabat disektor pangan dan pertanian.

Dalam isu HPP, pemerintah perlu menyadari bahwa pemahaman lebih penting daripada sekadar pengumuman. Tidak cukup hanya mengatur harga di atas kertas, tetapi harus memastikan bahwa harga itu dipahami proses dan batasannya. Karena ketika kebijakan tidak dipahami, publik akan mencurigai. Dan ketika publik mencurigai, pejabat bisa dikorbankan. Edukasi bukan sekadar pelengkap, tetapi perisai pertama dari disinformasi.

Akhirnya tulisan ini ingin mengingatkan bahwa dalam tata kelola pangan, komunikasi yang buruk bisa lebih berbahaya dari harga yang rendah. Maka jangan sampai kebijakan yang seharusnya berpihak justru menjadi senjata makan tuan hanya karena gagal dipahami. 

________________

_Purworejo, Sabtu 12 April 2025_