Menghidupkan Pancasila melalui Kedaulatan Pangan

*Menghidupkan Pancasila melalui Kedaulatan Pangan*

 _(Opini)_ 

______________

# Sutoyo : Penyuluh Pertanian, Pegiat Literasi dan Pemerhati Pemberdayaan Petani

# _CybersquadX_ BPP Bruno

# Bruno _Come Back on Fire_ 

______________

Hari Lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni bukan sekadar agenda rutin kenegaraan. Ia adalah momentum reflektif untuk mengukur: sejauh mana nilai-nilai luhur dalam Pancasila benar-benar kita hidupkan dalam praktik berbangsa dan bernegara?

Pertanyaan ini terasa makin relevan saat kita menengok kehidupan petani dan kondisi pertanian dewasa ini. Ditengah berbagai program ketahanan pangan dan peningkatan produksi, masih banyak petani yang kesulitan mengakses pupuk, harga hasil panen yang fluktuatif, serta lahan yang makin sempit. Jika petani adalah ujung tombak ketahanan pangan, maka mereka juga seharusnya menjadi subjek utama dalam pengamalan Pancasila.

*Nilai-Nilai Pancasila dalam Dunia Pertanian*

Setiap sila dalam Pancasila sesungguhnya sangat relevan untuk diaktualisasikan dalam konteks pertanian.

* *Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, menuntut pemerataan akses sumber daya, perlindungan harga, dan jaminan keberlanjutan usaha tani. Ketika petani kecil masih bergantung pada tengkulak dan akses pupuk subsidi tidak merata, keadilan sosial masih jauh dari harapan.

* *Sila ke-3, persatuan Indonesia*, seharusnya terwujud dalam komitmen bersama membangun *kedaulatan pangan nasional*, bukan terus menerus membuka kran impor saat musim panen. Ketahanan pangan tidak dapat hanya mengandalkan angka produksi; ia harus dibarengi dengan keberpihakan terhadap petani lokal.

* *Sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab*, mengingatkan bahwa kesejahteraan petani bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi soal martabat manusia.

*Kedaulatan Pangan sebagai  Salah Satu Jalan Hidup Pancasila*

Dalam konteks pertanian, *kedaulatan pangan* adalah bentuk paling konkret dari pengamalan Pancasila. Bukan hanya soal cukup pangan, tetapi tentang siapa yang memproduksi, bagaimana ia diproses, dan siapa yang diuntungkan. Dalam kedaulatan pangan, petani tidak hanya digerakkan oleh program, tetapi punya posisi tawar, kontrol atas produksi, dan akses terhadap pasar.

Untuk itu, arah pembangunan pertanian perlu diarahkan pada:

* Penguatan kelembagaan ekonomi petani (koperasi, BUMDes pertanian),

* Diversifikasi komoditas lokal sebagai pangan alternatif,

* Pemanfaatan teknologi tepat guna yang mudah diakses petani,

* Serta penguatan peran penyuluh sebagai garda terdepan transformasi pengetahuan.

*Desa: Ruang Aktualisasi Pancasila*

Desa adalah tempat paling nyata untuk menghidupkan Pancasila. Di sana gotong royong masih terasa, musyawarah masih dijalankan, dan pangan diproduksi dari tangan rakyat sendiri. Maka sudah saatnya desa diberdayakan bukan hanya sebagai lokasi pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan.

Peran penyuluh, dan kelembagaan petani menjadi sangat penting dalam hal ini. Mereka adalah ujung tombak agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terasa di lahan.

Pancasila tidak hidup di mimbar saja, ia hidup di sawah-ladang yang terus digarap oleh petani, meski penuh tantangan. Jika kita sungguh-sungguh ingin menghidupkan Pancasila, maka berikan tempat yang adil bagi petani, dan tegakkan kedaulatan pangan nasional.

Menghidupkan Pancasila bukan tugas birokrasi semata. Ia adalah panggilan moral dan ideologis yang harus tumbuh dari desa, dari lumbung, dari petani—karena dari sanalah bangsa ini bisa berdiri dengan kepala tegak.

______________

# _Purworejo 1 Juni 2025_