SOSIALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, DKPP PURWOREJO PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN LAHAN PERTANIAN

By DINPPKP 13 Nov 2026, 08:08:48 WIB Kegiatan
SOSIALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, DKPP PURWOREJO PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN LAHAN PERTANIAN

SOSIALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, DKPP PURWOREJO PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN LAHAN PERTANIAN


PURWOREJO – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Kamis, 12 November 2026, bertempat di Aula A Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, unsur kewilayahan, serta jajaran penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Ery Puspandoyo, SP., MM., Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian DKPP Kabupaten Purworejo, yang sekaligus mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo karena berhalangan hadir akibat agenda kegiatan lainnya.

Dalam sambutannya, Ery Puspandoyo menegaskan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini telah mencapai lebih dari 281 juta jiwa, upaya menjaga kelestarian lahan pertanian menjadi semakin penting dalam mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian yang produktif merupakan salah satu faktor utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Ery juga mengingatkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Selain berdampak terhadap penurunan produksi pangan, alih fungsi lahan juga mempunyai implikasi terhadap lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan lahan pertanian.

Pentingnya Pengendalian Pemanfaatan Tanah dalam Perlindungan LP2B

Materi sosialisasi disampaikan oleh Yusuf Syarifudin, S.T., M.Sc., Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo, dengan judul “Sosialisasi Lahan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo .”

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah merupakan konsep yang saling berkaitan erat dalam pengelolaan sumber daya tanah. Keempat aspek tersebut harus dipahami sebagai bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pembahasan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Narasumber menjelaskan bahwa penguasaan tanah dapat terjadi dalam konteks hukum yang berbeda. Salah satunya adalah penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran maupun pendahulu-pendahulunya, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan tanah juga dapat merujuk pada hak untuk mengelola atau menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu tanpa harus memiliki hak kepemilikan.

Sementara itu, aspek pemilikan dan penguasaan tanah dapat dibuktikan melalui dokumen pertanahan, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), serta dokumen bukti penguasaan lainnya, termasuk perjanjian sewa dan pinjam pakai.

Dari sisi penggunaan tanah, narasumber menekankan bahwa setiap penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin penggunaan tanah yang berkelanjutan, tertib, dan efisien.

Adapun pemanfaatan tanah mencakup berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan ekonomi, konservasi alam, dan aktivitas lainnya yang memberikan nilai tambah serta manfaat bagi masyarakat. Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan ruang antara lain dibuktikan melalui dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK).

LP2B Harus Terpetakan dan Terintegrasi dalam Dokumen Tata Ruang

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam pemaparan adalah bahwa berdasarkan amanat regulasi pemerintah pusat, kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dipetakan secara spasial dan diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Daerah. Pemetaan tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian lokasi lahan pertanian yang harus dilindungi sekaligus menjadi dasar pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan.

Dengan demikian, perlindungan LP2B tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan urusan pertanahan, tata ruang, perizinan, pembangunan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

Diskusi Interaktif dan Penguatan Komitmen Lintas Sektor

Kegiatan sosialisasi berlangsung dinamis dengan sesi diskusi interaktif yang diikuti secara aktif oleh para peserta. Berbagai pertanyaan dan permasalahan terkait keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah masing-masing disampaikan kepada narasumber, khususnya mengenai penguasaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan ruang, serta upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Peserta kegiatan berasal dari Kementerian Agama Kabupaten Purworejo melalui perwakilan Kepala KUA Bagelen, Purwodadi, Ngombol, dan Grabag; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Kesehatan melalui perwakilan UPT Puskesmas Bagelen, Bragolan Purwodadi, Ngombol, dan Grabag; serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui perwakilan Wilcambidik Kecamatan Bagelen, Purwodadi, Ngombol, dan Grabag.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKPP, Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Pertanian Kecamatan Bagelen, Purwodadi, Ngombol, dan Grabag, PPNS Pertanian Kabupaten Purworejo, Kepala UPT PJI Wilayah Purwodadi, serta staf Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian DKPP Kabupaten Purworejo.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama antarinstansi dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

Sosialisasi LP2B Perlu Diperluas hingga Tingkat Masyarakat

Sebagai kesimpulan, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi lintas sektor, kepastian tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi mengenai LP2B perlu terus dilanjutkan dan diperluas hingga ke tingkat masyarakat, pemerintah desa, kelompok tani, dan pemilik lahan pertanian agar semakin banyak pihak memahami pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif.

Melalui upaya tersebut, Kabupaten Purworejo diharapkan mampu mempertahankan lahan pertanian pangan sebagai aset strategis daerah, menjaga keberlanjutan produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan.

 





Berita Purworejo

Counter Pengunjung